Home Ekonomi Maraknya Korupsi Di BUMN Dinilai Karena Kurang Bagusnya Tata Kelola

Maraknya Korupsi Di BUMN Dinilai Karena Kurang Bagusnya Tata Kelola

4 min read
Komentar Dinonaktifkan pada Maraknya Korupsi Di BUMN Dinilai Karena Kurang Bagusnya Tata Kelola
0
35
Jakarta – Triwulan kedua sejumlah perusahaan BUMN ditemukn terjerat kasus korupsi. Mulai dari PT PAL, PT Garam, hingga PT Askrindo terseret kasus rasuah yang menyebabkan pencopotan Direktur Utamanya.
Maraknya kasus korupsi di perusahaan milik negara tersebut dinilai karena kurang bagusnya tata kelola (good corporate governance/GCG) yang memenuhi standar internasional. Hal tersebut disampaikan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), lembaga yang ditunjuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk melakukan penilaian tata kelola perusahaan menurut ASEAN Governance Scorecard.
“Korupsi ini kan melibatkan dua pihak, pejabat publik dan sektor swasta. GCG sendiri ada standar soal misalnya gratifikasi atau memberikan suap ke pejabat publik dan sebagainya,” kata Member of Trusted Board IICD, Sidharta Utama, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (19/7).
Menurut Sidharta, dalam standar GCG, perusahaan harus aktif dalam memerangi korupsi. Dia menilai langkah tersebut masih kurang masif dilakukan oleh perusahaan BUMN.
“Masih kurang sih di sini, yang kami lihat ini emiten-emiten yang besar-besar saja, yang sudah mengungkapkan ada policy yang melarang kasih bribing, gratifikasi,” ujar Sidharta.
Maraknya Korupsi Di BUMN Dinilai Karena Kurang Bagusnya Tata Kelola

Adapun dalam melakukan penilaian GCG tahun lalu, IICD menilai lebih dari 100 perusahaan publik di Indonesia dengan kapitalisasi market terbesar. Namun menurut Sidharta, masih sedikit yang menerapkan GCG, termasuk dalam memerangi korupsi.

“Kalau perusahaan-perusahaan publik yang market cap nya besar, memang sudah memenuhi GCG. Cuman yang besar saja, jadi pengawasannya perlu ditingkatkan. Apalagi kan ada standar dari OJK dan BEI. Karena regulator di pasar modal sendiri sudah mengadopsi Asean Governance Scorecard,” tuturnya.
Ia menyebutkan, regulasi yang ada memang mengharuskan impelementasi GCG di semua perusahaan, terutama perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK.
“Standarnya ada tapi tidak difungsikan. Harus diberikan edukasi ke perusahaan ini, seperti banyak publikasi mengenai manfaat tata kelola terhadap kinerja keuangan perseroan dan lain-lain,” tuturnya.
Adapun pada 2015, Indonesia berhasil menempatkan dua perusahaan publik, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Danamon Tbk masuk ke dalam 50 Perusahaan dengan GCG Terbaik di Asean. Namun, raihan tersebut masih kalah dengan Thailand yang bisa menempatkan 23 perusahaan dalam daftar tersebut.
“Nah di sini pentingnya edukasi dan training mengenai GCG. Misalnya di Thailand, jika ada perusahaan yang mau go-public, direksi dan komisarisnya harus ikut training mengenai GCG dulu. Dan nanti akan diupdate terus. Ini penting, karena peraturan pasar modal dan dinamis,” katanya.
Load More Related Articles
Load More By Admin
Load More In Ekonomi
Comments are closed.

Check Also

Megawati: Prabowo Tak Pernah Menghujat

Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP  mengatakan, hubungan pribadinya dengan Prabowo Sub…